by

Front Pembela Islam FPI ,menuding ada kepentingan politik

Jakarta, Front Pembela Islam (FPI) menuding ada ‘kepentingan politik’ yang membuat perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas belum mereka kantongi. FPI tak sependapat jika alasan yuridis disebut menjadi penyebab SKT Ormas belum mereka dapatkan.

“Menurut saya ini bukan yuridis tapi lebih ke politis. Kita mendiamkan saja. Tapi kita tetap mengurus, melengkapi yang ada,” kata pengacara FPI, Sugito Atmo Prawiro, saat dihubungi, Minggu (28/7/2019).

Pernyataan tersebut disampaikan Sugito sekaligus merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebelumnya menyebut pelarangan FPI mungkin saja karena tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI. Sugito menepis jika FPI dianggap mengancam keamanan NKRI.

Menurut Sugito, tudingan ‘kepentingan politik’ tersebut bisa saja benar karena dalam pengurusan izin periode sebelumnya tidak ada masalah. Dia juga keheranan karena Anggaran Dasar FPI yang dipermasalahkan.

Baca Juga  Jokowi menegaskan Tak Ada Toleransi Bagi Pengganggu Pancasila

“Karena setahu saya, yang lama tak ada masalah. Itu kan tinggal perbaikan dari tahun-tahun sebenarnya. Jadi yang terbaru kan hanya rekomendasi Kemenag. Kok jadi Anggaran Dasar? Menurut saya, anggaran dasar yang lama masih berlaku. Atau memang ada administrasi yang membuat kita harus lengkap. Kita harap tak jadi polemik. Karena pengurus FPI kan terbiasa mengurus hal itu,” paparnya.

“Jadi polemik kan karena ada masalah politik saja. Yang lain memang ada yang heboh? Nggak ada yang pernah heboh,” imbuh dia.

Sugito bahkan menyinggung soal pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menyebut pemerintah tengah mengkaji rekam jejak aktivitas FPI. ia menegaskan bahwa FPI tetap memegang teguh Pancasila.

Baca Juga  Gempa Banten, Korban Meninggal Bertambah Jadi Lima, Satu karena Panik

“Makanya saya biarkan saja (polemiknya). Kalau nanti akhirnya tidak diperpanjang ya itu urusan dia (Kemendagri). Yang jelas kita berkomitmen terhadap Pancasila, NKRI. Jadi ini alasannya bukan karena itu (yuridis), tapi karena politis saja,” tutur dia.

FPI sendiri, sebut Sugito, akan mengikuti keputusan pemerintah. Namun seandainya pemerintah tidak memperpanjang izin, Sugito menyebut FPI akan tetap berjalan layaknya sebuah organisasi.

“Jadi tergantung dari kemauan pemerintah saja. Jadi kalau misalnya pemerintah perpanjang, kalau tidak perpanjang ya tidak perpanjang. Tapi secara prinsip FPI akan mengikuti apa yang jadi ketentuan di negara Indonesia. Kalau misalnya tidak diperpanjang walaupun kita memenuhi syarat diperpanjang, itu urusan Kemendagri. Kita tetap jalan sebagai organisasi,”jelasnya.

Baca Juga  Karhutla yang terjadi di Palangka Raya selama enam bulan terakhir terindikasi sengaja dibakar

Presiden Jokowi, dalam wawancara dengan Associated Press (AP), memang menjelaskan soal kemungkinan tak memberikan izin ke FPI dalam periode terakhirnya sebagai Presiden RI. Jokowi menekankan pelarangan FPI ini mungkin saja dilakukan jika ormas yang identik dengan Habib Rizieq Syihab itu tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI.

“Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI, red) tidak sejalan dengan bangsa,” kata Jokowi seperti dilansir AP. Ar/Sbr

Comment