by

Kasus Pelecehan Seksual Baiq Nuril

-Hot News-4 views

Kasus Pelecehan Seksual Baiq Nuril: #MeToo di Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung yang mengejutkan dengang mengkriminalkan seorang korban pelecehan seksual telah membuat publik Indonesia berang. Hal ini membuka jalan bagi gerakan #MeToo yang telah bangkit di Barat masuk ruang publik Indonesia. Ratusan ribu orang menyatakan dukungan mereka untuk sang korban, Baiq Nuril Maknun, yang kita terancam enam bulan penjara dan denda Rp500 juta.

Oleh: Ainur Rohmah (Asia Sentinel)

Baru-baru ini seorang guru bernama Baiq Nuril Maknun di Lombok, Indonesia, berulang kali menjadi korban pelecehan seksual melalui panggilan telepon tidak senonoh dari kepala sekolah tempatnya bekerja. Sang kepala sekolah sering memanggil Nuril ke kantornya untuk menangani hubungannya dengan wanita lain, dan berulang kali memintanya menginap bersama di kamar hotel untuk kencan.

Kasus ini telah menarik perhatian besar di seluruh negeri atas apa yang terjadi berikutnya dan meningkatkan kesadaran bahwa sepertiga wanita Indonesia telah menjadi sasaran kekerasan fisik atau seksual, dengan sedikit upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh keadilan, menurut survei terbaru pemerintah.

Nuril merekam percakapan tersebut, dan seorang rekan menggunakan rekaman itu untuk mengajukan keluhan kepada kalangan sekolah dan dinas pendidikan setempat, yang mendorong pemecatan kepala sekolah, seorang pria Muslim, dari jabatannya. Kepala sekolah yang marah kemudian melaporkan Nuril ke polisi karena diduga melanggar UU ITE Indonesia yang mengatur perekaman dan transmisi percakapan telepon.

Tetapi meskipun pengadilan negeri membebaskan Nuril dari semua tuduhan, jaksa mengajukan banding ke Mahkamah Agung, yang pekan lalu memvonis Nuril hukuman enam bulan penjara dan denda Rp500 juta atau menghadapi tiga bulan tambahan di penjara jika dia gagal membayar.

Para aktivis, anggota legislatif, seniman, dan kalangan lainnya mengunggah ribuan kecaman dan ungkapan keberatan di media sosial dengan tagar #SaveBuNuril, menyerukan kepada Presiden Indonesia Joko “Jokowi” Widodo untuk memberikan keadilan. Lebih dari 2.500 orang telah berkontribusi pada kampanye penggalangan dana di situs Kitabisa untuk membantunya membayar. Hampir Rp300 juta telah dikumpulkan sejak kampanye diluncurkan lima hari lalu.

“Saya tidak mau tinggal diam sementara Ibu Nuril dipenjara. Saya ingin meminta Anda untuk berdiri bersama Ibu Nuril dan berbicara tentang kasusnya dalam diskusi, seminar, atau bahkan panggung teater di mana Anda tinggal. Mari bersama-sama membantu perjuangan Ibu Nuril untuk memperoleh keadilan,” tutur inisiator kampanye, Anindya Joediono, di laman penggalangan dana.

Baca Juga  Kasus Baiq Nuril, Menanti Amnesti Presiden Jokowi

“Ini adalah cermin dari lembaga hukum kita yang lagi-lagi gagal melindungi perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Kami seharusnya dilindungi, bukan malah dijadikan pelaku kriminal,” kata Anindya, yang juga menjabat sebagai sekretaris Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE).

Nuril tidak sendiri. Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menemukan bahwa setidaknya 37 kasus, 19,37 persen dari 190 kasus yang tercatat, telah menyeret perempuan ke pengadilan dengan dugaan pelanggaran UU ITE selama satu dekade terakhir. Sebagian besar kasus tidak layak secara hukum dan menodai prinsip keadilan.

Kini, semuanya berubah. Kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, masyarakat yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki, telah memicu kemarahan publik dan meningkatkan profil gerakan #MeToo dari Barat di ruang publik, bersama dengan tuntutan bahwa pemerintah dan penegak hukum seharusnya mengembangkan aturan-aturan pro-korban dan mengikutinya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia (KP/Komnas Perempuan), dalam catatan laporan tahunan terakhirnya mencatat bahwa kasus kekerasan seksual yang dilaporkan telah meningkat setiap tahun, dari 221.752 kasus pada tahun 2015 menjadi 259.150 kasus pada tahun 2016, dan kemudian secara tajam melonjak menjadi 348.446 kasus pada tahun 2017.

Kekerasan berbasis siber terhadap perempuan juga semakin umum, komisi itu menemukan, termasuk penganiayaan online dan offline, ancaman kriminalisasi perempuan melalui penggunaan hukum kejam tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), eksploitasi seksual terhadap anak perempuan, dan eksploitasi tubuh wanita di dunia maya.

“Kekerasan berbasis siber telah muncul secara besar-besaran tetapi tidak ada pelaporan dan penanganan kasus. Meskipun kejahatan dapat memiliki dampak yang langgeng, yakni viktimisasi korban yang dapat berpotensi seumur hidup, pelaku memiliki lebih banyak ruang untuk dibiarkan tak tersentuh karena sistem hukum kita belum mampu mencegah dan menanganinya,” tulis Komnas dalam laporan yang dirilis awal tahun 2018.

Baca Juga  PK Ditolak MA, Baiq Nuril Dipenjara 6 Bulan

Peningkatan konservatisme Islam di Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, juga telah meningkatkan jumlah situs dan aplikasi dengan kedok agama, misalnya ayopoligami.com, situs internet dengan misi memfasilitasi poligami, dan nikahsiri. com, yang memfasilitasi pernikahan tidak terdaftar.

“Tahun 2017, politisasi spiritualitas dan agama untuk eksploitasi seksual semakin menggambarkan bagaimana tubuh wanita terus menghadapi ancaman kekerasan dan eksploitasi seksual,” tutur Komnas.

Komisi juga mencatat bahwa seringkali pejabat publik dan pemimpin masyarakat sebenarnya adalah pelaku kekerasan, sementara pihak-pihak yang lain terus mengeluarkan komentar menyalahkan korban, terutama korban pemerkosaan. Alih-alih mendapatkan perlindungan dan akses terhadap keadilan, korban pelecehan seksual seringkali dikriminalisasi, menurut komisi itu.

“Budaya yang menyalahkan korban dan menjadikan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang mereka alami terus bertahan sampai hari ini,” kata komisi itu. “Perempuan disalahkan dan diintimidasi, termasuk dalam konteks perselingkuhan, poligami, dan kejahatan dalam perkawinan lainnya, sementara aktor utama benar-benar lolos dari penghakiman sosial.

KASUS-KASUS TERBARU

Beberapa kasus kekerasan seksual tanpa penanganan yang tepat baru-baru ini telah dipublikasikan, memicu kemarahan publik dan meningkatkan kampanye besar-besaran untuk menuntut keadilan bagi para korban. Awal bulan November 2018, seorang mahasiswa dari universitas bergengsi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, yang dikenal dengan nama samaran Agni, dilaporkan telah mengalami pelecehan seksual oleh rekannya selama mengikuti KKN di Seram, Pulau Maluku, pada bulan Juni 2017.

Kronologi dugaan perkosaan pertama kali diungkapkan oleh Balairungpress, lembaga pers mahasiswa di UGM, dalam laporan investigasi, dengan rincian tentang dugaan kurangnya tindakan yang cepat dan tepat oleh universitas.

Alih-alih menghukum pelaku, menurut laporan itu, universitas mengizinkannya untuk tetap menjadi mahasiswa dan memberinya kesempatan untuk mengikuti wisuda. Beberapa pejabat kampus bahkan menyalahkan penyintas, menegaskan bahwa dia memberikan kesempatan untuk diperkosa.

Hal ini memprovokasi kemarahan masyarakat, terutama melalui media sosial, menggemakan tagar #ShameUGM dan mengkritik kampus tersebut tidak berpihak pada penyintas kekerasan seksual. Ratusan mahasiswa, dosen, dan karyawan UGM juga mempromosikan solidaritas untuk Agni melalui demonstrasi dan kampanye di media sosial yang menuntut universitas untuk mengambil tindakan.

Baca Juga  Kasus Baiq Nuril, Menanti Amnesti Presiden Jokowi

Sebuah petisi juga diluncurkan di Change.org untuk mendesak kampus mengambil tindakan tegas terhadap pelaku dan menyiapkan kebijakan yang lebih baik untuk insiden penyerangan seksual di masa yang akan datang. Lebih dari 178 ribu orang telah menandatangani petisi sejak diluncurkan dua pekan lalu.

Kasus ini juga menyebabkan diskusi tentang dugaan pelecehan seksual lainnya yang terjadi di kampus selain UGM tanpa memperoleh keadilan atau bahkan bantuan untuk para korban. Setelah cerita itu menjadi viral, polisi sedang menyelidiki kasus tersebut bekerja sama dengan UGM, yang telah membentuk tim investigasi internal.

“Saya pikir tidak terlalu sulit untuk melakukan penyelidikan, saksi masih ada, pemandangannya masih jelas, dan yang lain-lain,” kata Kepala Polisi Yogyakarta Brigjen Ahmad Dofiri. “Yang paling penting adalah bahwa korban tidak menjadi korban untuk kedua kalinya seperti ditindas dan dipermalukan, karena aibnya akan menyebar. Ini sebenarnya tidak seharusnya terjadi, tetapi dia telah mengalami ini,” katanya.

“Saat ini banyak perempuan enggan melaporkan kasus kekerasan seksual karena takut dikriminalisasi,” kata Azriana R. Manalu, pimpinan Komnas Perempuan. “Apalagi melihat putusan pengadilan terhadap Nuril, hal ini bisa mengancam perempuan yang ingin mengungkap kasus mereka.”

Komisi mendesak DPR dan pemerintah Indonesia untuk segera membahas dan meratifikasi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk menjawab kebutuhan para korban dan mencegah insiden yang sama di masa depan.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengatakan dalam pernyataannya bahwa ada dua pilihan yang bisa diambil Nuril untuk bebas, yaitu mengajukan peninjauan hukum ke Mahkamah Agung dan mencari amnesti dari presiden.

Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju mengatakan presiden harus mengeluarkan amnesti untuk mengembalikan kepercayaan publik yang telah dirugikan oleh keputusan Mahkamah Agung, dan dapat mendorong perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual untuk melaporkan masalah mereka. Pengacara Nuril berencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Namun, Nuril masih harus masuk penjara dalam waktu dekat.

kps/matamatapolitik / asiasentinel

Comment